HERMAN HIDAYAT: Peneliti Ahli Politik Ekologi Jebolan Ushuluddin

Gedung Herbarium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jl. Juanda No. 22 Bogor. Terlihat dari aritekturnya, gedung berlantai empat ini telah cukup berusia. Terletak berseberangan dengan pintu samping Istana Bogor dan pintu 2 Kebon Raya Bogor, di sanalah tempat Prof. Herman Hidayat, Ph.D berkantor saat ini. “Sebentar lagi kami akan pindah ke gedung LIPI Widya Graha di lantai 9, di sana lebih luas. Seperti inilah kantor peneliti”, katanya sambil tersenyum saat  ditemui Jurnal Wisuda sore itu (23/1/2015) di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PPKK) LIPI.

Dari menja kerjanya yang dipenuhi tumpukan buku dan kertas kerja, ia memperlihatkan Journal of South Pacific Studies Vol. 34(2) Kagoshima University yang memuat tulisannya berjudul “Papua’s Threatened Forests: Conflic of Interest Government versus Local Indigenous People”. Selain menulis di sejumlah jurnal internasional dan pembicara dalam seminar-seminar internasional Herman adalah salah seorang reviewer jurnal ilmiah seperti Journal Society and Natural Resources, Elsaver; Journal of Forest Science, Kangwon National University, South Korea and International Tropical Forest Institute, University of Sabah-Malaysia; dan Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Litbang Kementerian Kehutanan.

Pria kelahiran Losari Cirebon, 10 November 1956 ini, lebih dari sepuluh tahun telah melakukan penelitian tentang permasalahan kebijakan kehutanan yang diterapkan pemerintahan pada masa Orde Baru sampai era Reformasi, serta dampaknya bagi kerusakan lingkungan dan marginalisasi ekonomi masyarakat. Dan, pada 15 Desember 2014, ia dikukuhkan sebagai Professor Riset Bidang Sosiologi oleh LIPI. “Masyarakat yang menggantungkan kehidupan dan mata pencaharian kepada sumber daya hutan luas sekali. Dari 30,02 juta penduduk miskin pada 2011 menurut data PBS, sekitar 12 juta jiwa tinggal di sekitar hutan yang tersebar di 32 provinsi dan 19.410 desa” ungkapnya. 

Dalam orasi pengukuhan berjudul “Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Hutan dan Hutan Tanam Industri (HTI) dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, ia merekomendasikan agar kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hak penguasaan hutan (HPH) dan hutan taman industri (HTI) harus berbasis pada partisipasi masyarakat dan interaksi sosial yang didukung oleh tiga pilar utama, yakni layak secara ekonomi, sosial, dan ekologi. 

Profesor yang pernah nyantri di Pondok Pesantren Gontor ini mengungkapkan, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan dalam  sektor kehutanan yang berfokus pada konsep pokok, yakni hutan sebagai sumber alam yang dapat diperbaharui. Kebijakan tersebut berdampak pada pembalakan kayu log yang berlebihan untuk diekspor dalam memperoleh devisa. Akibat dari pembalakan log yang tidak disertai dengan peraturan penegakan prinsip-prinsip ekologi dan konservasi, mengakibatkan terjadi deforestasi, kebakaran hutan, banjir dan erosi tanah. Implikasi sosial banyak terjadi dalam kasus konflik lahan, sehingga berakibat marginilisasi ekonomi masyarakat. 

Selain itu, masyarakat tidak mempunyai akses dan tidak mendapat izin untuk pengelolaan HPH dan HTI dari pemerintah. Karena pemerintahan Orde Baru tidak mengakui hak ulayat/adat yang diklaim oleh masyarakat lokal. Pada era Reformasi, tumbuh harapan baru  bagi masyarakat dengan lahirnya pengakuan hak ulayat/adat  masyarakat lokal sesuai dengan Undang-undang No. 41/1999. Dan, diterapkannya konsep sosiologi, yakni partisipasi dan interaksi sosial oleh pemerintahan melalui Kementerian Kehutanan yang menyatakan bahwa ‘hutan adalah untuk kesejahteraan rakyat’. 

Maka ke depan, pemerintah harus memperhatikan pengelolaan hasil hutan, baik kayu yang diperuntukan untuk kebutuhan industri kehutanan maupun hasil non kayu seperti  rotan, buah-buahan, madu, tanaman obat dan sebagainya adalah pendapatan tambahan yang dapat menguntungkan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dari sisi sosial ialah frekuensi konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan dapat menurun.  Sedangkan dari perspektif ekologis, upaya membangun program reforestasi dan model konservasi ‘Arboretum’ untuk menjaga dan mengembangkan keanekaragaman hayati, flora dan fauna harus digiatkan bagi perusahaan-perusahaan besar yang memperoleh izin HPH dan HTI dan melibatkan partisipasi dan interaksi sosial dengan masyarakat lokal.

Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang bersahaja ini menceburkan dirinya dalam dunia penelitian sejak masuk LIPI pada 1984. Sebagai peneliti, ia telah mempublikasikan lebih dari 50 karya tulis ke dalam buku, monograf, dan jurnal ilmiah nasional dan internasional. Selain itu, tidak kurang dari 153 artikelnya dimuat di koran dan majalah sejak 1983. “Tradisi menulis dan semangat penelitian saya, mulai terasah sejak saya masih menjadi mahasiswa di IAIN Jakarta. Dasar inilah yang terus saya kembangkan saat ini ”, akunya. Ia juga pernah menjadi staf editor tamu bidang sosial dan budaya di Koran Pelita pada 1987-1991.  

Suami dari Dr. Yaniah Wardani ini adalah lulusan 1982, Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Saya masuk IAIN Jakarta tahun 1976, teman satu angkatan saya antara lain Prof. Din Syamsuddin dan Prof. Azyumardi Azra, kami wisudanya sama”, kenangnya. Sewaktu menyelesaikan studi sarjana di Jurusan Perbandingan Agama, Herman dibimbing oleh pakar Ushuluddin Prof. Karel Steembrink dari Universitas Neimegen-Belanda yang saat itu menjadi tenaga pengajar di IAIN Jakarta.   

“Tak terasa saya sudah 30 tahun bekerja di LIPI”, ungkapnya, ketika ditanyakan bagaimana perjalannya masuk ke LIPI. Setelah lulus dari IAIN Jakarta, bersama Azyumardi Azra, Herman memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai staf peneliti di LIPI. Mereka berdua kemudian dinyatakan lulus di Lembaga Riset Kebudayaan Nasiona (LRKN) di mana Dr. Alfian menjadi direkturnya saat itu. Namun, Azyumardi yang waktu itu masih tetap bekerja sebaga wartawan Majalah Panji Masyarakat, mendapat teguran dari Dr. Alfian. Akhirnya, Azyumardi menyatakan keluar dari LRKN, kembali ke kampus IAIN kemudian mendapat beasiswa Fulbright dan melanjutkan studi di Columbia University. Dan, tinggallah Herman yang  tetap tinggal dan melanjutkan karirnya di LIPI yang kala itu berada di deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakat (IPSK) di bawah LRKN.

Dalam kurun 1985-1987, karir Herman sebagai peneliti di LIPI dimulai dengan penelitian tentang kajian politik parlemen Indonesia. Penelitian yang dilakukannya antara lain tentang Fungsi Parlemen DPR dalam Teori dan Praktek (1945-1950), Fungsi Perwakilan dalam Sejarah: Studi Tentang Volksraad/DPR Zaman Belanda, dan Parlemen RIS dan Suasana Politik yang Melatarbelakanginya. “Penelitian ini sebenarnya sangat akrab dengan kami, karena mirip dengan studi-studi tentang kekuatan politik yang kami pelajari semasa di IAIN Jakarta waktu itu”, jelasnya. Pada 1986, ia pun mengajar mata kuliah Politik Indonesia dan Pemikiran Politik Islam di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Nasional, Jakarta, sampai 1996. Dan sejak 2013, ia mengajar Politik Lingkungan untuk mahasiswa program doktor di Pascasarjana universitas yang sama. 

Sampai kemudian pada 1988, terjadi restrukturalisasi di LIPI. Kelembagaan LRKN kemudian dibagi menjadi dua yaitu Pusat Penelitian Politik bagi peneliti yang memiliki latar belakang politik dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan bagi yang memiliki background pendidikan sosiologi dan antropologi. Dan di lembaga terakhir inilah, Herman ditempatkan. Dari sini, Herman kemudian diperkenalkan dengan satu bidang yaitu masalah masyarakat dan hutan. Sejak saat itulah, politik ekologi dan kebijakan kehutanan menjadi bidang keahlian yang ditekuninya hingga sekarang.

Mendalami bidang yang ditekuninya, Herman tidak berpuas hati dengan meraih gelar Ph.D pada 2004, dari Laboratory Foresst Policy, Departement of Forest Science, Graduate School of Agricultural and Life Science, The University of Tokyo, Japang.  Ia terus menjelajah semakin dalam dengan mengambil visiting research di Kyusu University, Fukuoka, Japan (1991-1992), visiting fellow IDE-JETRO Makuhari, Chiba Ferecture (2006-2007) postdoctoral fellow research di CSEAS Kyoto Universty (2008-2010), research fellow di FMSH Paris (2011), dan visiting fellow Kagoshima Universty Risearch Center for Pacific Island, Japan (2012-2013); dan visiting fellow di Cornell University (2014). Ditambah lagi sederet daftar pengalaman penelitian yang dilakukannya sejak 1985 sampai sekarang. Keseriusannya inilah yang menisbahkan dirinya sebagai satu-satunya alumni UIN Jakarta yang ahli dalam bidang politik ekologi dan kebijakan kehutanan.

Komitmennya dalam bidang tersebut, memawanya terlibat dalam Forest Community Association in Tokyo, Japan sejak 2000. Beberapa tulisan monografi, antara lain Pulp and Paper Industries in Japan and Indonesia: From the Viewpoint of Political Ecology; Plantation Forestry to Pulp and Paper Industry: France and Japan; In Search of Sustainable Plantation Forestry; Pulp and Paper in ASEAN: Political Ecology Analyses on Stakeholders; dan Sustainable Forest Management in the United State: A Case Study of New York State. Tulisan-tulisan anggota tim penasehat Persatuan Pelajar Indonesia  (PPI) Cabang Kyoto, Korda Kansai Jepang (2008-2010) ini telah pula dimuat dalam beberapa buku, antara lain Decentralization of Forest Policy in Indonesia; Certification of Forest Products; Natural Recourses: A Study of Forest and Fishing Products in Aru Island-Southeast Maluku; Forest Policy in the Administration of Soeharto Period; Modernization of Meji: A Study of Japaneses Modernizers; dan Discover of Japan: Words, Costoms and Concepts.  

Sementara buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia yaitu Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (2008) dan Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah (2011). Yang pertama merupakan terjemahan dari disertasinya Forest Resources Management in The Soeharto Government and Reformasi Era: Political Ecology Analysis yang dalam waktu dekat akan diterbitkan oleh Springer Publisher, Singapore. “Saya sendiri tidak menduga setelah sepuluh tahun, Springer meminta naskah itu untuk diterbitkan. Dan untuk itu, saya telah melakukan revisi serta menambahkan sekitar 6 chapter dari 12 chapter dalam edisi asli” jelasnya, sambil memperlihatkan naskah disertasinya.

Ketika ditanya pandangan tentang perkembangan UIN Jakarta saat ini, Herman mengungkapkan bahwa harus diberikan apresiasi perubahan IAIN menjadi UIN. Di bandingkan kampus-kampus lain, UIN Jakarta telah melakukan gebrakan paling awal dalam perubahan institusi. Hal ini tentu tidak terlepas dari leadership dan networking yang luas pimpinan UIN Jakarta. “Diharapkan perubahan ini juga dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusianya”, ujar ayah tiga anak ini. 

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa dalam upaya peningkatan SDM ini, UIN harus melakukan infestasi jangka panjang dengan membuka kesempatan bagi lulusan dan dosen UIN untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Harus pula dilakukan pendataan tentang jumlah rasio mahasiswa dan dosen untuk lima tahun ke depan. Selain itu, UIN harus meningkatkan dan mendorong terbitnya jurnal-jurnal yang berkualitas sebagai sarana mempublikasikan hasil penelitian dan karya ilmiah. Karena harus diakui bahwa, saat ini masih sedikit jurnal ilmiah yang dimiliki UIN Jakarta yang bertaraf internasional. Baik yang berbahasa Inggris, bahkan belum ada untuk yang berbahasa Arab. 

“Untuk itu, perlu dilakukan perubahan mindset yang revolusioner. Inilah saya kira tantangan yang harus dijawab oleh Rektor baru ke depan”, ungkapnya.

* Tulisan dimuat dalam Jurnal Wisuda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Edisi 21-22 Februari 2015